Sabtu, 16 Oktober 2010

SEJARAH PEMBERONTAKAN di INDONESIA

<title>

PEMBERONTAKAN di INDONESIA


Setelah Indonesia mencapai kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 berarti Indonesia mempunyai sistem pemerintahan sendiri. Akan tetapi banyak golongan yang tidak setuju dengan sistem pemerintahan tersebut sehingga mereka melakukan banyak pemberontakan. Pemberontakan di Indonesia memberlakukan demokrasi liberal, pemerintah Indonesia menghadapi beberapa masalah. Dua diantaranya adalah masalah ekonomi dan hankam. Dalam bidang hankam,beberapa pemberontakan-pemberontakan bersenjata Pemberontakan- pemberontakan tersebut seperti pemberontakan PKI di Madiun, pemberontakan DI/TII, pemberontakan APRA, pemberontakan Andi Aziz, dan pemberotakan Republik Maluku Selatan dan juga gerakan PRRI/Permesta.

Pemberontakan di Indonesia dikelompokkan menjadi 3 yaitu :


  1. Pemberontakan DI/TII

Gerakan ini terjadi di beberapa daerah , antara lain :

  • Di Jabar , di pimpin oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo

  • Di Jateng , dipimpin oleh Amir Fatah

  • Di Kalsel , di pimpin oleh Kahar Muzakar

  • Di Aceh , dipimpin oleh Daud Beureuh



  1. Gerakan DI/TII di Jawa Barat

Saat terjadi perjanjian Renville antara RI dan Belanda tahun 1948, yang mewajibkan pengikut Republik untuk mengosongkan wilayah gerilya di Jabar, S.M Kartosuwiryo menolak karena sejak masih aktif melawan Belanda untuk kemerdekaan, ia bercita-cita mendirikan negara Islam . Bersama pasukannya yang berjumlah 2000 orang yang disebut Hizbullah dan Sabillah ia tetap tinggal di Jabar. Pada saat itu terjadi Vakum of Power karena hijrahnya TNI Siliwangi ke daerah Jateng. Keadaan ini sangat dimanfaatkan oleh S.M Kartosuwiryo untuk menggantikan peran TNI Siliwangi dalam melakukan perlawanan bersenjata dengan Belanda. Hal ini menarik simpati rakyat. Untuk itu dia melakukan rapat dengan para pengikutnya. Rapat /Konfensi ini dilaksanakan pada bulan Maret 1948 di Cipeundeuy, Tasikmalaya, Jabar.

Hasil konferensi tersebut, yaitu :

1) Mengadakan persiapan membentuk Negara Islam Indonesia (NII)

2) Membentuk Tentata Islam Indonesia (TII)

3) Membentuk Majelis Islam yang dikepalai seorang imam, yaitu S.M Kartosuwiryo

4)Majelis tersebut harus merupakan sebuah pemerintahan Islam sementara di Jabar yang harus ditaati oleh seluruh umat islam di daerah tersebut.


b.Gerakan DI/TII di Jawa Tengah

Gerakan DI/TII di Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fatah. Daerah yang merupakan daerah petualngan gerombolan DI/TII itu meliputi daerah Brebes, Pekalongan, dan Tegal.

Proklamasi berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) di Jawa Tengah ini berlangsung tanggal 23 Agustus 1949 dan menyatakan bagian dari NII di Jawa Barat.

Untuk menumpas petualangan gerakan DI/TII di Jawa Tengah, pemerintah membentuk Komando operasi yang diberi nama Gerakan Banteng Negara (GBN) pada bulan Januari 1950 di bawah pimpinan Kolonel Sarbini, Letkol M. Bahrum, dan Letkol Ahmad Yani. Namun, operasi militer yang dilancarkan ini tidak membawa hasil, karena kedudukan DI/TII semakin kuat yang disebabkan adanya kalangan militer resmi yang bergabung dngan kaum pemberontak, antara lain :

  • Para pemberontak dari Angkatan Umat Islam (AUI) pimpinan Kyai Mohammad Mahfudz Abdurahman ( Romo Pusat/ Kyai Somalangu).

  • Para pemberontak dari Batalyon 426 Kudus dan Magelang yang menggabungkan diri pada bulan Desember 1952.

Komandan Brigade Pragolo dari divisi Diponegoro mengambil langkah untuk menumpas gerakanh tersebut. Untuk tugas ini , panglima operasi membentuk pasukan khusus Benteng Raiders dengan mengerahkan satuan-satuan kavaleri, zeni, artileri, dan AURI. Dengan operasi-operasi tersebut akhirnya DI/TII di Jawa Tengah dapat diyumpaskan pada awal tahun 1952.



c. Gerakan DI/TII di Kalimantan Selatan

Gerakan DI/TII di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar yang memiliki beberapa nama samaran, yakni Haderi Bin Umar atau Angli.

Pada tanggal 10 Oktober 1950, Ibnu Hajar memproklamasikan berdirinya DI/TII di Kalimantan Selatan. Untuk memperkuat kedudukannya, Ibnu Hajar memebentuk kesatuan komando yang dinamakan Kesatuan Rakyat Tertindas. Aktivitas kesatuan ini melakukan pengacauan dan terror kepada rakyat Banjarmasin dan sekitarnya.

Untuk memadamkan pemberontakan Ibnu Hajar itu, pemerintah menempuh 2 upaya yaitu upaya damai dan operasi militer. Ketika upaya damai dilakukan, pemerintah berhasil mengajak Ibnu Hajar dan kawan-kawan menghentikan petualangannya dan kembali dalam kesatuan TNI. Namun, setelah bergabung dan mendapatkabn persenjataan kembali akhirnya Ibnu Hajar kembali melakukan petualangannya. Kemudian, pemerintah melakukan operasi militer dengan mengirim kesatuan-kesatuan TNI siap tempur.

Pada tahun 1959, Ibnu Hajar dapat dibekuk dan diajukan ke Mahkamah Militer untuk diadili. Tanggal 22 Maret 1965 dia di hukum mati.


d.Gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan

Di Sulawesi Selatan , gerakan Di/TII di pelopori oleh Kahar Muzakar. Penyebab utama terjadinya gerakan DI/TII ini adalah hasrat yang kuat untuk menempatkan lascar-laskar rakyat di Sulawesi Selatan ke dalam APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia) dan cita-citanya untuk menjadi pemimpin APRIS di Sulawesi Selatan. Padahal dulu Kahar Muzakar sangat aktif berjuang dalam kemerdekaan dan berjasa sebagi komandan TRI Persiapan Resimen Hasanudin. Namun, setelah perang selesai, dia ditugaskan untuk memimpin lascar-laskar rakyat di Sulawesi Selatan dan membentuk KGSS (Komando Gerilya Sulawesi Selatan).

Dalam memenuhi hasratnya itu, Kahar Muzakar pada tanggal 30 April 1950 mengirim surat kepada pemerintah pusat yang intinya meminta agar semua pasukan KGSS digabungkan dalam lingkungan APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat) dengan nama Brigade Hasanudin. Karena tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota-anggota APRIS maka permintaannya di tolak.

Untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan akibat dari permohonan Kahar Muzakar tersebut, pemerintah dan pemimpin APRIS mengeluarkan kebijaksanaan dengan memasukkan semua anggota KGSS ke dalam Korp Cadangan Militer dan Kahar Muzakar pun diberi pangkat sebagai Letnan Kolonel. Namun, ternyata hal itu tidak diterima oleh Kahar Muzakar.

Tanggal 17 Agustus 1951, Kahar Muzakar bersama anak buahnya melarikan diri ke dalam hutan dengan memmbawa persenjataan militer. Pada tahun 1952, ia memproklamasikan berdirinya NII di Sulawesi Selatan. Pemerintah memutuskan untuk menumpas pemberontakan itu. Berkat upaya yang gigih dari TNI, akhirnya pada bulan Februari 1965 Kahar Muzakar dapat ditembak mati. Di samping itu , oranng kedua dari Kahar Muzakar yaitu Gerungan, pada bulan Juli 1965 berhasil ditangkap. Dengan ini maka berakhirlah Di/TII di Sulawesi Selatan.



e. Gerakan DI/TII di Aceh

Tokoh gerakan Di/TII di Aceh adalah Daud Beureuh. Adapun yang melatarbelakangi terjadinya gerakan DI/TII di Aceh tersebut bermula dari diubahnya status Daerah Istimewa Aceh menjadi sebuah keresidenan dari Provinsi Sumatra Utara.

Oleh karena itu mereka menuntut kepada pemerintah pusat agar Aceh dijadikan sebuah provinsi. Tuntutan ini ditolak oleh pemerintah pusat. Daud Beureuh dan kawan-kawan merasa kecewa dan merasa bahwa pemerintah tidak menghargai jerih payah rakyat Aceh semasa kemerdekaan.

Maka pada tanggalo 20 September 1955, Daud Beureuh memproklamasikan berdirinya NII. Setelah memproklamasikan berdirinya NII atau DI/TII di Aceh, ia segera menguasai daerah-daerah penting di Aceh.

Untuk menghentikan petualangan DI/TII tersebut, pemerintah menjalankan operasi militer. Namun, karena kuatnya pengaruh Daud Beureuh, operasi militer tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Oleh karena itu pemerintah kembali melakukan upaya baru, yaitu diplomasi adan musyawarah.

Panglima Kodam I/ Iskandar Muda Kolonel Mohammad Yasin memprakarsai Musayawarah Kerukunan Rakyat Aceh, yang mempertemukan Daud Beureuh, tokoh-tokoh ulama Aceh, dan pemerintah. Dari musyawarah itu, Daud Beureuh menyadari kesalahannya. Dengan demikian berakhirlah pemberontakan Di/TII di Aceh.


  1. Pemberontakan eksternil

a. Pemebrontakan Angkatan Perang Ratu Adil ( APRA )

Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) pada dasarnya merupakan ikhtiar Belanda untuk tetap mempertahankan kedudukan sebagai penjajah di Indonesia. Pemimpin APRA adalah seorang kapten Belanda yang dulu diterjunkan tentara sekutu di Medan pada tahun 1945, yaitu Westerling. Para anggotanya adalah KNIL (Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger) yaitu tentara Belanda yang berasal dari orang-orang pribumi dan KL (Koninklijk Leger).

Bekas anggota KNIL dan KL banyak yang menjadi anggota gerombolan APRA karena mereka enggan untuk bergabung dalam APRIS. Mereka beranggapan, apabila digabungkan dalam APRIS, mereka akan menjadi tentara nomer dua atau “ dianak tirikan” oleh pemerintah RIS.

Dengan memanfaatkan situasi ini, Kapten Westerling membentuk sebuah gerombolan yang dinamakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA). Tujuan utama gerakan APRA adalah mempertahankan bentuk federal di Indonesia serta mempertahankan adanya tentara tersendiri di dalam Negara federal (Negara bagian itu).

Aksi pertama yang dijalankan APRA adalah menyerbu kota Bandung pada tanggal 23 Januari 1950 dan menduduki Markas Staf Kwartir Divisi Siliwangi. Karena serangan yang begitu tiba-tiba ini , pasukan TNI Siliwangi kelabakan. Salah satu perwira TNI Siliwangi, Letnan Kolonel Lembong gugur dalam pertempuran ini.

Untuk membebaskan kota Bandung, Markas besar APRI di Jakarta segera mengirimkan bantuannya. Di samping itu , dilakukan perundingan antara Perdana Menteri RIS Moh.Hatta dan para komisaris tinggi Belanda untuk menghentikan aksi APRA tersebut. Mayor Jendral Engels mendesak Westerling untuik meninggalkan kota Bandung.

Setelah aksinya di Bandung cukup berhasil, pasukan APRA merencanakan menyerang kota Jakarta dan membunuh menteri-menteri RIS, seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Mr.Ali Budiarjo dan Kolonel TB. Simatupang pada tanggal 26 Januari 1950. APRA berkerjasama dengan seorang menteri yang bernama Sultan Hamid II.

Hal itu ternyata sudah diketahui terlebih dahulu oleh pasukan TNI yang berada di Jakarta. Karena kesiapan para pasukan TNI tersebut maka banyak anggota APRA yang terbunuh dan melarikan diri.

Mengetahui hal tersebut, Westerling pun segera melarikan diri ke Singapura dengan menumpnag pesawat Catalina milik angkatan laut Belanda. Namun, sesampainya di Singapura Westerling di tangkap oleh polisi Singapura dengan alas an masuk ke Negara orang lain tanpa izin. Pemerintah RIS meminta pemerintah Inggris yang berkuasa di Singapura untuk menyerahkan Westerling pada RIS, tetapi pemerintah Inggris menolak karena sebelumnya Indonesia belum melakukan perjanjian ekstradisi dengan Inggris. Demikian pula dengan Sultan Hamid II, pada tanggal 5 April 1950 ia ditangkap oleh TNI. Dengan itu gerakn APRA pun berakhir.

  1. Pemberontakan Andi Aziz

Di Makasar terjadi masalah seperti di Bandung, bekas KNIL menolak pasukan APRIS dan menghalangi datangnya TNI ke Makassar yang dipimpin oleh Kapten Andi Aziz yang merupakan perwira KNIL yang baru diterima ke dalam APRIS. Pada atanggal 30 Maret ia bersama dengan pasukan KNIl yang lain menggabungkan diri ke dalam APRIS dihadapan Letkol A.J Mokoginta, Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur. Pada waktu itu keadaan Makasar tidak tenang karena rakyat yg anti federal mengadakan demonstrasi sebagai desakan agar NIT secepatnya bergabung dengan RI. Sedangkan sebagian dari mereka setuju dengan system federal juga mengadakan demonstrasi, sehingga ketegangan mulai bertambah.

Pada tanggal 5 April 1950 terdengar berita bahwa pemerintah RIS mengirimkan 900 pasukan APRIS dari TNI ke Makasar untuk menjaga keamanan. Kesatuan ini dipimpin oleh Mayor Worang diangkut dengan 2 buah kapal dan sudah berlabuh di luar pelabuhan Makasar. Berita ini mengkhawatirkan bekas anggota KNIL yang takut terdesak oleh pasukan baru, mereka menamakan dir pasukan Bebas dan dipimpin oleh Andi Aziz. Pada jam 5 pagi Andi Aziz dan pasukannya menyerang markas TNI di Makasar. Dalam waktu singkat kota Makasar berhasil dikuasai oleh gerombolan penyerbu karena kurangnya asukan dari TNI. Beberapa orang TNI ditawan dan Kolonel A.J Mokoginta ditawan.

Pada tanggal 5 April Perdana Menteri NIT Ir. P.D. Diapari mengundurkan diri karena tidak setuju dengan tindakan Andi Aziz. Pemerintah kemudian dipegang oleh kabinet baru yang pro RI dibawah pimpinan Mr. Putuhena dan pada tanggal 21 April, Sukawati wakil dari negara NIT mengumumkan bahwa NIT bersedia melebur ke dalam negara kesatuan RI bila RI juga melaksanakan tindakan yang sama. Selain itu pemerintah RIS mengeluarkan ultimatum pada tanggal 8 April yang menginstruksikan agar Andi Aziz dalam waktu 4x24 jam atang melaporkan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menyerahkan senjata-senjata dan juga tawanannya.

Andi Aziz terlambat melaporkan diri ke Jakarta dan karenanya ditangkap sebagai penberontak dan diadili.

Pada waktu yang bersamaan dikirimkan sebuah pasukan ekspedisi ke Sulawesi dibawah pimpinan Kolonel Kawilarang. Pasukan Worang kemudian mulai bergerak ke arah Makasar dan pada tanggal 21 April berhasil memasuki Makasar tanpa perlawanan dari pasukan pemberontak. Andi Aziz sendiri pada tanggal 15 April telah beangkat ke Jakarta setelah didesak oleh Presiden NIT Sukowati.

Pada tanggal 26 April pasukan ekspedisi di bawah Kolonel Kawilarang sampai di Sulawesi Selatan. Bentrokan senjata masih terjadi dan pada tanggal 8 Agustus pihak KL-KNIL minta berunding dan perundingan diadakan antara Jendral Scheffelar dari KL-KNIL dengan Kolonel Kawilarang. Hasil dari perundingan ini adalah bahwa kedua belah pihak setuju dihentikannya tembak menembak dan dalam waktu dua hari pasukan KL-KNIL akan meninggalkan Makasar.





c. Republik Maluku Selatan (RMS)


Di Maluku banyak anggota KNIL. Mereka juga tidak mau dimasukkan ke dalam APRIS. Keresahan KNIL itu dipergunakan oleh tokoh- tokoh pro Belanda, seperti Manusama. Ia mengemukakan gagasan supaya Maluku terpisah dari RIS dan menjadi Negara Merdeka, yang diberi nama Republik Maluku Selatan. Pada bulan April 1950 diproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan. Mr.Dr. Christian Robert Steven Saumokil bekas Jaksa Agung NIT dipilih menjadi presiden RMS. Saumokil sebenarnya sudah terlibat dalam peristiwa Andi Aziz di Makassar, tetapi karena Andi Aziz mengalami kegagalan maka Saumokil mengalihkan usahanya ke Maluku Selatan.

Pada waktu keadaan di Ambon sedang kacau karena banyak anggota KNIL yang bergabung dengan TNI, hal tersebut tidak disukai oleh Belanda karena RI akan menjadi lebih kuat. Untuk mencegah hal tersebut maka Belanda mulai menghasut dan menyebarkan desas- desus yang buruk tentang TNI dan RI. Keadaan ini sangat menguntungkan Saumokil dan pada tanggal 25 April 1950 dia memproklamasikan berdirinya “Republik Maluku Selatan”.

Pemerintah RIS berusaha mengatasi masalah tersebut dengan cara damai yaitu dengan mengirimkan dr. Leimena. Tetapi missi damai tersebut ditolak oleh Saumokil bahkan mereka meminta bantuan, perhatian dan pengakuan dari luar terutama dari Amerika Serikat, Belanda dan juga Dewan PBB. Karena itu maka pemerintah RIS terpaksa menumpas petualangan Saumokil dengan kekuatan senjata.

Pada tanggal 14 Juli pasukan ekspedisi APRIS dibawah pimpinan Kolonel Kawilarang mendarat dan dapat merebut pos-pos penting di pulau Buru. Pendaratan dilakukan di pulau Seram Barat pada tanggal 19 Juli 1950 dan dengan mudah Seram Barat dapat dikuasai oleh APRIS/TNI. RMS berupaya memusatkan kekuatan dan kekuasaannya di pulau Seram dan Ambon.

Operasi pasukan APRIS/TNI mengalamikesulitan sehingga pada bulan Desember 1950 Seram dan Ambon dapat dikuasai. Dan ketika RIS pada tanggal 17 Agustus 1950 dilebur dan menjadi Negara kesatuan RI, RMS belum bisa ditumpas seluruhnya. Salah satu tokoh dari TNI yaitu Letnan Kolonel Slamet Riyadigugur dalam pertempuran sewaktu menyrang benteng Victoria di Ambon. Operasi APRIS dilakukan dari pulau ke pulau dan menghancurkan pasukan RMS. Serdadu-serdadu RMS melarikan diri ke hutan – hutan dan pada bulan Desember 1963 Maluku dapat diamankan kembali setelah Dr. Saumokil tertangkap.


d. Gerakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia/ Perjuangan Rakyat Semesta (PRRI/Permesta)


Gerakan ini muncul di tengah keadaan politik yang sedang tidak stabil dalam pemerintahan. Hubungan yang tidak mesra antara pemerintah pusat dengan beberapa daerah menjadi salah satu pemicu timbulnya gerakan ini. Keadaan itu disebabkan oleh ketidakpuasan beberapa daerah di Sumatra dan Sulawesi terhadap alokasi biaya pembangunan dari pemerintah pusat. Dan rasa tidak puas tersebut didukung oleh beberapa panglima besar TNI. Beberapa panglima militer membantu dewan-dewan daerah seperti :

  1. Dewan Banteng di Sumatra Barat yang dibentuk oleh Letkol Ahmad Husein, 20 Desember 1956

  2. Dewan Gajah di Medan yang dibentuk oleh Kolonel Simbolon, 22 Desember 1956

  3. Dewan Garuda di Sumatra Selatan

  4. Dewan Manguni di Manado yang dibentuk oleh Letkol Ventje Sumual, 18 Februari 1957

Dan gerakan tersebut akhirnya berkembang menjadi suatu gerakan terbuka yang terkenal sebagai gerakan PRRI/Permesta. Pada tanggal 10 Februari 1958 Ahmad Husein mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah pusat yang menyatakan bahwa kabinet Djuanda harus mengundurkan diri dalam waktu 5x24 jam. Menerima ultimatum tersebut pemerintah bertindak tegas dengan memberhentikan secara tidak hormat Ahmad Huesin, Mauludin Simbolon, Zulkifli Lubis dan Dahlan Djambak dari kedudukannya sebagai perwira TNI.

Pada tanggal 12 Februari 1958 A.H Nasution mengeluarkan perintah untuk membekukan Komando Daerah Militer Sumatra Tengah. Dan pada tanggal 15 Februari 1958 Ahmad Husein memproklamasikan berdirinya PRRI di Padang dan Syarifudin Prawiranegara sebagai perdana mentrinya. Pemerintah melancarkan operasi militer gabungan yang dinamakan Operasi 17 Agustus, operasi ini bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan negara, menghancurkan gerakan separatis, mencegah meluasnya gerakan tersebut dan untuk mencegah ikut campurnya kekuatan- kekuatan asing.

Angkatan Perang Republik Indonesia(APRI) pertama kali ditujukan ke Pekanbaru untuk melindungi dan mengamankan sumber-sumber minyak yang ada. Dan operasi ini dikembangkan ke pusat pemberontak di Bukittinggi. Proklamasi PRRI yang diumumkan pada tanggal 15 Februari 1958 mendapat sambutan dari Indonesia Timur. Dalam rapat raksasa yang digelar di beberapa tempat di daerah Komanado Daerah Militer Sulawesi Utara dan Tengah, Kolonel D.J. Somba mengeluarkan pernyataan bahwa pada tanggal 17 Februari 1958 daerah tersebut memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat serta mendukung PRRI.

Untuk menghadapi kekuatan Permesta, pemerintah melancarkan Operasi Sapta Marga pada bulan April 1958. Ternyata gerakan Permestamendapat bantuan dari pihak asing. Terbukti dengan tertembak jatuhnya pesawat asing yang dikemudikan oleh A.L Pope seorang warga negara Amerika Serikat pada tanggal 18 Mei 1958 di Ambon. Dan gerakan Permesta baru dapat dilumpuhkan sekitar bulan Agustus 1958 dan sisa-siasanya dapta dittumpas secara keseluruhan tahun 1961.



3. Pemberontakan Komunis

a. Pemberontakan PKI di Madiun

Pada waktu bangsa Indonesia sedang berjuang melawan Belanda dengan perjuangan bersenjata maupun diplomasi setelah kemerdekaan, bangsa kita harus menghadapi pemberontakan PKI Madiun. Pemberontakan yang terjadi pada tahun 1948 ini merupakan pengkhianatan terhadap bangsa Indonesia ketika sedang berjuang melawan Belanda yang berupaya menanamkan kembali kekuasaannya di Indonesia. Para pemimpin pemberontakan ini di antaranya adalah Amir Syarifuddin dan Musso. Karena kabinetnya jatuh dan kemudian digantikan oleh kabinet Hatta, Amir Syarifudin berbalik menjadi oposisi. Kemudian dia menghimpun kekuatan golongan kiri dengan cara membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) di Surakarta pada tanggal 26 Februari 1948. FDR ini terdiri dari Partai Sosialis, PKI, Pesindo, PBI, dan Sarbupri dan menggunakannya untuk menentang pemerintah.

Kekuatan FDR bertambah dengan datangnya Musso, tokoh PKIdari Rusia. Dia menyatakan bahwa Revolusi Indonesia sudah menyimpang dari tujuan semula. Musso menuntut agar dalam menghadapi kaum imperialis Indonesia memihak Rusia. Kemudian Musso mengorganisasikan kembali Partai Komunis Indonesia.

Kelompok ini seringkali melakukan aksi-aksinya antara lain :

1. Melancarkan propaganda anti pemerintah

2. Mengadakan pemogokan- pemogokan kerja oleh para buruh misalnya di pabrik karung di Delanggu Klaten.

3. Melakukan pembunuhan-pembunuhan misalnya dalam bentrokan senjata di Solo tanggal 2 Juli 1948, Komandan Divisi LIV yakni Kolonel Sutarto secara tiba-tiba terbunuh. Pada tanggal 13 September 1948 tokoh pejuang 1945, Dr. Moewardi diculik dan dibunuh.

4. PKI mengumumkan berdirinya “Soviet Republik Indonesia.” Setelah menguasai Madiun para pemberontak melakukan penyiksaan dan pembunuhan besar-besaran. Pejabat-pejabat pemerintah, para perwira TNI dan polisi, pemimpin-pemimpin partai, para ulama, dan tokoh-tokoh masyarakat banyak yang menjadi korban keganasan PKI.

Melihat kondisi ekonomi yang memprihatinkan serta kondisi sosial politik yang penuh dengan gejolak pada awal tahun 1960-an maka PKI berusaha menyusun kekuatan dan melakukan pemberontakan. Sebelum melakukan pemberontakan, PKI melakukan berbagai cara agar mendapat dukungan yang luas di antaranya sebagai berikut.


  1. PKI menyatakan dirinya sebagai pejuang perbaikan nasib rakyat serta berjanji akan menaikkan gaji dan upah buruh, pembagian tanah dengan adil, dan sebagainya.

(2) Pada akhir tahun 1963 PKI melakukan “Aksi Sepihak” terutama di Jawa, Bali, dan Sumatera Utara.
(3) PKI juga mencari pendukung dari berbagai kalangan mulai dari para petani, buruh kecil, pegawai rendahan baik sipil maupun militer, seniman, wartawan, guru, mahasiswa, dosen, intelektual, dan para perwira ABRI.
(4) Pengaruh PKI yang besar dalam bidang politik sehingga memengaruhi terhadap kebijakan pemerintah. Misalnya, semua organisasi yang anti komunis dituduh sebagai anti pemerintah. Manifesto Kebudayaan (Manikebu), sebagai organisasi para seniman dibubarkan pemerintah pada bulan Mei 1964. Kebijakan politik luar negeri RI pada waktu itu lebih condong ke Blok Timur yakni dengan terbentuknya Poros Jakarta-Peking.
(5) Memasuki tahun 1965 PKI melempar desas-desus adanya “Dewan Jenderal” dari dalam tubuh Angkatan Darat. Menurut PKI bahwa Dewan Jenderal ini akan mengambil alih kekuasaan secara paksa dengan bantuan Amerika Serikat. Tuduhan ini dibantah oleh Angkatan Darat, sebaliknya PKI yang akan melakukan perebutan kekuasaan.

Puncak ketegangan politik terjadi secara nasional pada dini hari tanggal 30 September 1965 atau awal tanggal 1 Oktober 1965, yakni terjadinya penculikan dan pembunuhan terhadap para perwira Angkatan Darat. Penculikan ini dilakukan oleh sekelompok militer yang menamakan dirinya sebagai Gerakan 30 September. Aksi ini di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung, komandan Batalyon I Cakrabirawa. Para pimpinan TNI AD yang diculik dan dibunuh oleh kelompok G 30 S/ PKI tersebut adalah sebagai berikut.



  1. Letjen Ahmad Yani

  2. Mayjen Suprapto

  3. Mayjen Haryono MT

  4. Mayjen S. Parman

  5. Brigadir Jendral D.I Panjaitan

  6. Brigadir Jendral Sutoyo

  7. Letnan Piere Tendean

Menghadapi situasi politik yang panas tersebut Presiden Sukarno berangkat menuju Halim Perdanakusumah, dan segera mengeluarkan perintah agar seluruh rakyat Indonesia tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Mayor Jenderal Suharto selaku Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (KOSTRAD) mengambil alih komando Angkatan Darat, karena belum adanya kepastian mengenai Letnan Jenderal Ahmad Yani yang menjabat Menteri Panglima Angakatan Darat. Dengan menghimpun pasukan lain termasuk Divisi Siliwangi, dan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo, panglima Kostrad mulai memimpin operasi penumpasan terhadap Gerakan 30 September. Tindakan-tindakan yang dilakukan dalam operasi ini sebagai berikut.

(1) Pada tanggal 1 Oktober 1965 operasi untuk merebut kembali RRI dan Kantor Telkomunikasi sekitar pukul 19.00. Dalam sekitar waktu 20 menit operasi ini berhasil tanpa hambatan. Selanjutnya Mayor Jenderal Soeharto selaku pimpinan sementara Angkatan Darat mengumumkan lewat RRI yang isinya sebagai berikut.
(a) Adanya usaha usaha perebutan kekuasaan oleh yang menamakan dirinya Gerakan 30 September.
(b) Telah diculiknya enam tinggi Angkatan Darat.
(c) Presiden dan Menko Hankam/Kasab dalam keadaan aman dan sehat.
(d) Kepada rakyat dianjurkan untuk tetap tenang dan waspada.


(2) Menjelang sore hari pada tanggal 2 Oktober 1965 pukul 06.10 operasi yang dilakukan oleh RPKAD yang dipimpin oleh Kolonel Sarwo Edhi Wibowo dan Batalyon 328 Para Kujang. Operasi ini berhasil menguasai beberapa tempat penting dapat mengambil alih beberapa daerah termasuk daerah sekitar bandar udara Halim Perdanakusumah yang menjadi pusat kegiatan Gerakan 30 September.

(3) Dalam operasi pembersihan di kampung Lubang Buaya pada tanggal 3 Oktober 1965, atas petunjuk seorang anggota polisi, Ajun Brigadir Polisi Sukitman diketemukan sebuah sumur tua tempat jenazah para perwira Angkatan Darat dikuburkan. Mereka yang menjadi korban kebiadaban PKI tersebut mendapat penghargaan sebagai pahlawan revolusi.

Ketika gerakan 30 September ini menyadari tidak adanya dukungan dari masyarakat maupun anggota angkatan bersenjata lainnya, para pemimpin dan tokoh pendukung Gerakan 30 September seperti musso tertembak di Somoroto, Ponorogo, Amir Syarifudin tertangkap di daerah Branti, Grobogan. Sebelum mereka sempat diadili pecah Agresi Militer II Belanda. Beberapa tokoh PKI seperti D.N. Aidit segera melarikan diri. Dengan demikian masyarakat semakin mengetahui bahwa Gerakan 30 September yang sebenarnya melakukan pengkhianatan terhadap negara ini.





6 komentar:

  1. Pemberontakan adalah wujud egoisme politik

    BalasHapus
  2. Pemerintahan yang kuat diperlukan untuk mencegah pemberontakan, kunjungan balik ya ke blog saya www.goocap.com

    BalasHapus
  3. terjadinya pemberontakan karena tak berdayanya pemerintah pusat dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahannya itu sendiri sehingga gagal mewujudkan kesejahteraan bagi semua rakyat kita.

    BalasHapus